Banda Aceh – Perpustakaan Nasional RI menetapkan 21 Provinsi di Indonesia sebagai daerah sasaran program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salah satunya yakni Provinsi Aceh.
Melalui program ini Perpusnas sebagai pembina seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia, berinisiatif melakukan transformasi perpustakaan yang berorientasi pada peningkatan SDM Indonesia melalui literasi untuk meningkatkan kreativitas dan pengentasan kemiskinan dengan terbukanya akses informasi.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diwakili Dra Nia Gusniawati, Pustakawan Madya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam sambutannya menuturkan UNESCO memaparkan bahwa program literasi untuk dewasa turut membangun kepercayaan diri dan pemberdayaan individu dengan mekanisme pembiayaan yang sama efektifnya seperti di sekolah. Karena itulah UNESCO menyerukan agar penggunaan perpustakaan terus dimaksimalkan.
“Literasi memiliki peranan penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Di sinilah perpustakaan berperan penting melalui literasi. Literasi untuk orang dewasa bahkan bisa menghasilkan manfaat melampaui hasil di sekolah,” ujar Dra Nia Gusniawati dalam acara Peer Learning Meeting, tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang digelar di Hotel Grand Nanggroe, Aceh, Rabu (6/11/2011).
Pelayanan perpustakaan berbasi inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Arpus) Aceh melalui Sekretarsi Dinas Arpus, Endin Saprudin, S.Pi. mengatakan, masuknya 4 Kabupaten Kota di Aceh, yakni Aceh Besar, Nagan Raya, Bener Meriah, Aceh Tengah, dalam program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, juga merupakan peningkatan program pemerintah Aceh “Caroeng” dimana Dinas Arpus Aceh sebagai unjung tombaknya.
Oleh karena itu diharapkan Peer Learning Meeting, tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi ajang Kepala Dinas, Kepala Dinas dan pengurus perpustakaan untuk bertukar informasi dan pemikiran, mengenai bagaimana meningkatkan pengunjung perpustakaan dan penyediaan buku bacaan sesuai yang diinginkan masyarakat.
“Kita harap melalui pertemuan ini juga lahir proposal – proposal yang mendetail mengenai buku bacaan apa yang diminati dan dibutuhkan masyarakat didaerah masing – masing, agar informasi yang dibutuhkan masyarakat itu benar – benar tersampaikan, dan program ini juga dapat sukses mengetas kemiskinan, melahirkan SDM – SDM unggul dan kreatifitas lainya,” ujar Endin.
Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut, mulai dari hari Rabu tanggal 6 November hingga 7 November 2019 dibuka secara resmi oleh Bukhari MM, Asisten Admnistrasi Umum Setda Aceh mewakili Sekda Aceh.
Bukhari menuturkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan hal ini sejalan dengan visi pemerintah aceh
“Terwujudnya aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani” ujar Bukhari.
Pemerintahan Aceh juga menyatakan komitmennya mendukung segala kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang literasi, peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat.
Bukhari mengharpkan kedepannya program ini dapat diteruskan dikabupaten kota lainya di Aceh.
