Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengelar kegiatan Stake Holder Meeting Program Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial Provinsi Aceh, Kamis, (03 Agustus 2023) di hotel Hermes Palace Banda Aceh. Kegitan yang digagas Perpustakaan Nasional ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi stakeholder untuk pembangunan literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan keberlanjutan program di provinsi Aceh.
Kegiatan stake holder meeting atau pertemuan semua pemangku kepentingan dan tim sinergi ini merupakan bagian dari pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Aceh.
Dalam sambutannya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP mengatakan kegiatan stake holder meeting ini diikuti oleh 30 0rang peserta terdiri dari kepala dinas perpustakaan provinsi, dan kabupaten Aceh Besar, stake holder terkait, pic provinsi dan fasilitator daerah, tim sinergi provinsi Aceh dan impact program yang berasal dari perpustakaan desa Krueng Lamkareung kabupaten Aceh Besar.
“Patut kita syukuri Aceh menjadi salah satu provinsi di indonesia yang dipilih oleh perpustakaan nasional RI, sebagai penerima program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. sudah 15 kabupate/kota di Aceh, yang sudah melaksanakan program ini.” Ujarnya.
Program ini telah berjalan di Aceh sejak akhir tahun 2018 hingga saat ini bahkan sudah diperluas ke beberapa perpustakaaan desa. Hingga saat ini pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah mereplikasi 104 perpustakaan desa yang direplikasi pada tahun 2019 sebanyak 20 perpusdes, tahun 2021 sebanyak 20 perpusdes dan tahun 2022 sebanyak 28 perpusdes dan tahun 2022 sebanyak 36 perpusdes dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Aceh.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Sementara itu Kepala Perpustakaan Nasional yang diwakili oleh Dra. Adriati, M. Hum Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, mengatakan Pertemuan Stakeholder Meeting di tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten/kota & desa. Ekosistem pendukung yang diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan; dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.
“Pertemuan ini diadakan untuk membahas perkembangan terbaru, tantangan, peluang, dan rencana tindakan masa depan. Saya mengharapkan diskusi yang produktif dan kolaboratif dari setiap stakeholder di ruangan ini demi keberlanjutan proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan.” Ujarnya.
Dra. Adriati, M. Hum juga memuji perkembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial Di Aceh yang terus berkembang ke beberapa kabupaten, dan diharapkan terus dapat berkembang keseluruh kabupaten di Aceh hingga Perpustakaan sebagai salah satu pusat perubahan ekonomi masyarakat dapat terur diperluas.
