BANDA ACEH – Penguatan literasi adalah salah satu aspek penting dalam upaya pengurangan angka kemiskinan. Karena itu, hal ini harus didukung oleh para pemangku kebijakan terkait dan seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Edi Yandra, dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi Bimbingan Teknis/Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di aula Gedung Layanan Perpustakaan DPKA, Senin (29/4/2025).
“Kesejahteraan masyarakat merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945, dan menjadi harapan seluruh rakyat. Namun pada kenyataannya, masih ada penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ini adalah melalui penguatan literasi,” ujar Edi.
“Karena literasi merupakan hak yang dapat memberikan manfaat yang nyata, melalui pendidikan sekolah maupun program adult literacyatau literasi untuk orang dewasa. Program literasi untuk orang dewasa ini menghasilkan manfaat yang melampaui hasil dari pendidikan di sekolah,” imbuh Kepala DPKA.
Edi menambahkan, perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang menyediakan informasi dan fasilitas belajar masyarakat, memili peran yang sangat penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, sambung Edi, perluasan transformasi perpustakaan ke tingkat kabupaten/kota dan gampong, menjadi salah satu upaya nyata untuk memperluas program serta mendekatkan akses informasi bagi masyarakat, memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat berkegiatan bagi masyarakat.
“Program ini juga bertujuan terjalinnya koneksi antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi proses belajar di antara mereka yang mendorong kesempatan untuk menciptakan inovasi/kreativitas yang positif dan produktif,” kata Kepala DPKA.
Untuk diketahui bersama, berdasarkan Undang-undang nomor 43 tahun 2007, Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Oleh sebab itu, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menjadi salah satu program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan perpustakaan di daerah.
Kepala DPKA menjelaskan, pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi salah satu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, Aceh melalui DPKA menjadi salah satu mitra program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2018. Program ini terlaksana di 23 kabupaten/kota se-Aceh dan perpustakaan desa,” kata Edi.
Oleh sebab itu, Edi mengajak para pemangku kebijakan terkait untuk mendukung program transformasi perpustakaan di Indonesia, sebagai bagian dari upaya pengembangan perpustakaan sebagai community learning centre yang berbasis teknologi informasi.
“Dengan meningkatnya akses terhadap informasi, kita optimis hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, perpustakaan dituntut untuk memfasilitasi kegiatan sesuai isu yang berkembang, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pelatihan-pelatihan serta pelibatan masyarakat,” ucap Edi.
“Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kebutuhan untuk memberikan layanan di perpustakaan semakin meningkat, sehingga dibutuhkan Sumberdaya manusia untuk mengelola dan memberikan layanan prima,” pungkas Kepala DPKA.
Pelatihan yang diikuti 50 peserta dari unsur DPKA kota Banda Aceh dan Pengelola Perpustakaan Gampong di Kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar ini, turut dihadiri oleh para pejabat struktural dan fungsional DPKA, para pelatih ahli program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. []
