Banda Aceh – Perpustakaan Nasional Bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berkomitmen untuk Transformasi Perpustakaan yang Berkelanjutan, dengan harapan dapat terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Sejak tahun 2020 lalu, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial telah menjadi program prioritas nasional dan dimasukkan dalam RPJMN 2020 – 2024.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, yang diwakili Sri Sumekar, Pustakawan ahli utama Perpusnas, dalam kegiatan Stakeholder Meeting, yang merupakan kegiatan mempertemukan para pemangku kepentingan untuk dapat berkolaborasi atau bersinergi dalam membangun literasi masyarakat.
“Kolaborasi dan sinergi yang bisa dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap stakeholder. Kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerjasama program, sumber daya manusia, barang dan material. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari siklus tahunan pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.” Ujar Sri Sumekar.
Pada tahun 2022 ini Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi secara onsite (tatap muka), adapun tujuan dari pelaksanaan Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi adalah “Memperkuat sinergi dan kolaborasi stakeholder dalam membangun literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.“
Pertemuan stakeholder Meeting (SHM) di tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten & desa. Ekosistem pendukung yang diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan; dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.
Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Edi Yandra, STP, MSP, mengatakan Program tranformasi Perpustakaan berbasi inklusi social telah berjalan di Aceh sejak akhir tahun 2018 di 15 kabupaten/kota, bahkan sudah diperluas ke beberapa perpustakaaan desa.
Hingga saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah mereplikasi 68 perpustakaan desa yang direplikasi pada tahun 2019 sebanyak 20 perpusdes, tahun 2021 sebanyak 20 perpusdes dan tahun 2022 sebanyak 28 perpusdes dengan menggunakan anggaran pembelanjaan belanja aceh melalui dinas perpustakaan dan kearsipan.
“Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.” Tambahnya.
Sebagai penerima program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sudah 15 kabupate/kota di Aceh, yaitu Aceh Besar, Aceh Tengah, Bener Meriah, Nagan Raya, Aceh Barat, Bireuen, Gayolues, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Kota Langsa, Lhokseumawe dan Subulussalam yang sudah melaksanakan program ini.
Dr. Edi Yandr, STP, MSP, berharap kedepannya penerima manfaat tranformasi perpustakaan berbasis inklusi social di Aceh dapat terus meluas dan bertambah ke beberapa kabupaten/kota lain di Aceh.
